Kabupaten Mitra Raih Hat-Trick Opini WTP dari BPK

Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli didampingi Ketua DPRD Tavif Watuseke saat menerima opini WTP dari kepala BPK RI Perwakilan Sulut (ist)

PEMKAB – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra), kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

Predikat WTP yang ketiga secara beruntun selama dipimpin oleh Bupati non aktif James Sumendap SH dan Plt Bupati Ronald Kandoli diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Manado Tangga Purba kepada Plt Bupati Bupati Ronald Kandoli didampingi Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke, disaksikan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, di Kantor BPK RI Perwakilan Manado, senin (4/6/2018).

Dikatakannya, opini WTP yang ketiga dalam tiga tahun tersebut merupakan capaian kerja keras dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Mitra.

“Ini semua bisa dicapai karena ada keharmonisasi antara eksekutif dan legislatif, untuk itu saya berikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang terus proaktif mengawal penggunaan anggaran ini,” ujar Kandoli.

Dia juga mengatakan bahwa opini WTP menjadi salah satu kado terindah untuk masyarakat Minahasa Tenggara.

“Predikat opini WTP ini, dipesembahkan bagi masyarakat Mitra yang turut menopang Pemkab Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini, tentunya penghargaan ini semakin memacu kinerja Pemkab Mitra menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bisa membawa kesejahteraan warga Mitra,” jelasnya.

Selain itu, Kandoli juga memberikan apresiasi kepada para ASN para Pejabat terutama Sekretaris Daerah Drs Robby Ngongoloy yang selalu proaktif selama pemeriksaan keuangan serta aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Kabupaten Mitra dapat meraih WTP ketiga kalinya.

“Tenrunya, selain DPRD, ini juga merupakan kerja keras dari para ASN yang dipimpin oleh Sekda Mitra, hingga apa yang dimintahkan oleh BPK dapat diselesaikan dengan tepat waktu,”puji Kandoli.

Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, dalam sambutannya menyampaikan agar kabupaten kota tetap mempertahankan opini yang telah diberikan oleh BPK, tetap kerja keras serta apa yang menjadi catatan dari BPK diminta untuk ditindaklanjuti.

“Bukan berarti mendapat opini WTP dari BPK tidak ada temuan atau pelanggaran penggunaan anggaran, untuk itu apa yang menjadi catatan dari BPK harus dikoreksi agar pemeriksaan LKPD tahun 2018 ada peningkatan. Mari kita sama-sama peduli pemeriksaan keuangan, agar tahun depan ada peningkatan pemeriksaan keuangan dari BPK,” harap Gubernur.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Drs Robby Ngongoloy, Kepala Inspektorat Robert Rogahang, Kepala Badan Keuangan Daerah Mecky Tumimomor SE, Msi, serta para Bupati dan Walikota se-Sulut. (*)

Jadi yang Pertama Berkomentar