Presiden Jokowi: Uang Rakyat Harus Dijauhkan dari Tangan Kotor

  • Jun 07, 2018
  • wongkaisatu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih setelah pemerintah pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2018. "Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di kementerian keuangan dan semua kementerian lembaga penggunaan APBN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018). Jokowi menilai, terdapat peningkatan jumlah yang signifikan dari raihan WTP keuangan pemerintah pusat. Sebab, terdapat 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang menerima opini WTP dari sebelumnya yang mencapai 74. "(Sementara) tidak memberikan pendapat atau disclaimer menurun dari 2016 ada 6, 2017 masih ada dua," jelasnya. Kepala Negara blak-blakan dengan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla yang masih meraih disclaimer atau tidak diberikan opini oleh BPK. Jokowi berharap, kedua institusi tersebut dapat memperbaiki laporan keuangannya dari semula disclaimer menjadi WTP. "Sebut saja, kita sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi. Semuanya nggak ada lagi yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) semuanya WTP semuanya," imbuhnya. Jokowi mengingatkan agar kementerian dan lembaga dapat terus membenahi laporan keuangan yang ada di institusinya. Dengan begitu, pengelolaan keuangan dapat dimaksimalkan sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. "Bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," tandasnya. (sumber:okezonenews)